Nasib, Kurikulum Layu Sebelum Berkembang 

Oleh

Reno Fernandes
(Pemerhati Pendidikan dan Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang)

Beberapa hari belakang ini penulis menyimak komentar dan tulisan yang dimuat di Padang Ekspres. Mulai dari Headline Padek, Minggu 7 Desember 2014 tentang sambuatan baik Ikatan Guru Indonesia tentang penghentian Kurikulum 2013 sampai pada tulisan Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 8 Desember 2014. Penulis tertarik untuk mengutip kalimat beliau yaitu “ Jikapun ada kekurangan atau kelebihan kurikulum yang tengah berjalan maka cukup lakukan dua hal pertahankan kelebihannya dan perbaiki kekurangannya.
Solusi yang ditawarkan dalam tulisan Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang diatas sangat tepat mengingat tidak sedikit tenaga, fikiran dan tentunya biaya untuk membuat dan menjalankan sebuah kurikulum. fantastis dana yang dikucurkan untuk kurikulum 2013 mencapai 2.491 Trilliun (Lihat http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1014). Pertanyaannya apakah pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya akan sia-sia? Semoga tidakDengan acuan beberapa berita dan tulisan diatas, penulis ingin memberikan pembahasan yang berbeda dan mendalam mengenai hakekat perubahan kurikulum.
Dalam tulisan ini penulis juga ingin memberikan   solusi agar pergantian kurikulum di Indonesia lebih terencana dan tidak terkesan  “ganti mentri ganti kurikulum”.Pergantian KurikulumSejarah mencatat semenjak indonesia merdeka telah terjadi 10 (sepuluh) kali perubahan kurikulum, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984 (CBSA), 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013. Tercatat juga dalam sejarah perubahannya, kurikulum KBK  dan K13  berumur paling pendek dibanding dengan kurikulum lainnya. Pergantian kurikulum di Indonesia selalu didahului oleh pergantian mentri.Lihat saja, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir pada masa Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional pada 2004 dimasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian di Era Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kurikulum KBK harus diganti dengan pengesahkan Kurikulum KTSP oleh Bambang Sudibyo selaku mentri pendidikan dan kebudayaan. Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh juga membidani kurikulum 2013 yang penggunaannya harus berakhir  dimasa Presiden Jokowi dengan Mentrinya Anis Baswedan.
Hakekat KurikulumMengacu kepada defenisi kurikulum yang berasal dari bahasa curere (tempat berpacu). Istilah yang akrab didunia olah raga ini diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh para pelari dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Setelah itu istilah kurikulum diadopsi dunia pendidikan dan difenisikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah.Kurikulum adalah penentu arah dan ketercapaian tujuan pendidikan dan penentu ragam kompetensi yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan dan pembelajaran.
Kurikulum dibuat harus dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sebagai penguna pendidikan. Jadi kurikulum harus senantiasa diperbaharui namun pergantian kurikulum tidaklah boleh terkesan tergesa-gesa. Perlu diingatkan perubahan kurikulum hendaknya harus dengan kajian dan evaluasi yang mendalam. Setidaknya dalam merubah kurikulum harus memperhatikan beberapa prinsip. Sukmadinata (2000) menjelaskan terdapat lima prinsip pengembangan dan evaluasi kurikulum yaitu: Prinsip Relevansi, fleksibelitas, kontinuitas, praktis atau efesiensi dan efektifitas.Mengenai diberhentikanya Kurikulum 2013, Jujur harus kita sampaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mentri Anis Baswedan tidaklah langkah yang arif dan bijaksana mengingat kepemimpinan Mentri Anis Baswedan di Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah yang belum cukup seratus hari kerja.
Penghentian kurikulum 2013 dengan alasan guru merasa terbebani, buku ajar yang belum sampai disekolah merupakan argumentasi yang sangat dangkal untuk mengganti sebuah kurikulum. Pantasnya, pemerintah perlu lebih lanjut menjalankan sembari mengevaluasi kurikulum yang tengah berjalan.Kebijakan Mentri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penghentian kurikulum 2013 pantas disesalkan oleh mentri pendidikan kebudayaan sebelumnya. Mohammad Nuh, menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur. Kurikulum 2013 secara substansi dinilainya tidak ada masalah. Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang sebab KTSP secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi (Kompas, 7 Desember 2014)Pernyataan Muhammad Nuh diatas tentunya ada benarnya mengingat Kurikulum 2013 baru pada masa percobaan dan sosialisasi. bahkan sampai hari ini masih ada pelatihan yang ditujukan kepada guru mengenai kurikulum ini. artinya masyarakat, guru dan siswa belum menikmati konsekuensi penerapan kurikulum 2013.
jadi kalau kurikulum belum berjalan sebagaimana mestinya sudah dihentikan menurut penulis adalah emosi sesaat dari sebuah rezim baru. Untuk itui akan lebih baik penerapan kurikulum 2013 tetap dilanjutkan sembari melakukan monitoring dan evaluasi yang mendalam.Menengahi permasalahan ganti mentri ganti kurikulum. Penulis mengemukakan sebuah solusi  agar tidak ada lagi kurikulum yang diganti sebelum dijalankan dengan baik  atau kurikulum yang layu sebelum berkembang seperti yang terjadi pada Kurikulum 2013. Hemat penulis perlu dibuat aturan yang mengikat tentang pergantian kurikulum tersebut. Pergantian kurikulum harus dengan  perencanaan dan evaluasi yang matang. Pergantian kurikulum hendaknya mempunyai jangka waktu yang proporsional yang diatur didalam undang-undang pendidikan nasional. Sehingga proses evaluasi berkelanjutan terjadi, pengukuran keberhasilan sebuah  kurikulum berjalan tidak dengan emosional sesaat.