SELAMAT DATANG DIDUNIAKU, MARI BERJUANG UNTUK UMAT DAN BANGSA
PERJUANGAN KOE
Photobucket
Clock
Download Lagu
  • Slank
  • Boomerang
  • Naff
  • Comment
    Pendidikan Hadap Masalah
    Kamis, 17 September 2015
    Peserta didik yang lahir dengan sistem pendidikan yang menindas akan melahirkan generasi penindas baru”(Paulo Freire)
     
    Paulo Freire adalah seorang pakar pendidikan dari negara Brazil, yaitu negara kategori negara dunia ketiga dalam tatanan sistem dunia posisinya sama dengan Indonesia. Paulo adalah orang yang mendobrak sistem pendidikan yang telah mapan yang disamakannya dengan “bank” (banking concept of education) dimana peserta didik diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak mendatangkan hasil dengan lipat ganda.

    Dalam sistem pendidikan bergaya “bank” peserta didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial, sementara guru sebagai perwakilan lembaga- lembaga kemasyarakatan mapan dan mapan adalah depositor atau investornya. Peserta didik dalam sistem ini diperlakukan layaknya sebagai “cawan” (cangkir) guru “cerek” (Teko) artinya Guru dalam hal ini menjadi pemegang kekuasaan atau Subjek sementara peserta didik hanya objek pasif yang siap menurut.

    Pendidikan bergaya “bank” menurut Paulo Freire hanya mampu merubah penafsiran seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya, namun tidak akan mampu mengubah realitas dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru bukan pencipta. Peserta didik yang lahir dari sistem pendidikan penindas bergaya “bank” akan muncul sebagai generasi penindas baru.
    Melawan dominasi status quo pendidikan bergaya “bank” Freire sampai pada formulasi filsafatnya sendiri yang dinamakannya sebagai “Pendidikan Kaum Tertindas” sebagai sistem pendidikan yang dibangun bersama dan bukan diperuntukan untuk kaum tertindas. Sistem pendidikan pembaharu ini adalah sistem pendidikan untuk pembebasan bukan untuk penguasaan atau dominasi. Paulo Freire menyebut model pendidikannya sebagai Pendidikan Hadap Masalah, Peserta didik dan pendidik menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan berfikir dan pada saat yang bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya.

    Berkaca temuan Paulo Freire di brazil, kondisi pendidikan di Indonesia sebagai sama-sama negara dunia ketiga tidak jauh berbeda. Di Indonesia juga menemukan cara yang sudah hampir sama dengan pemikiran Paulo untuk membangun masyarakat dalam kerangka pendidikan. Lihat saja tersurat dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 2 ayat 7 dan 8 peraturan tersebut tercantum Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan, merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran: mengamati; menanya; mengumpulkan informasi/mencoba; menalar/mengasosiasi; dan mengomunikasikan.

    Lebih lanjut secara jelas disuratkan pada lampiran permendikbud no 103 tahun 2014 bahwa Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

    Selain didalam Kurikulum 2013, mulai dari Kurikulum 1984 (CBSA), 1994, 2004 (KBK), dan 2006 (KTSP) pada prinsipnya hampir sama menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada siswa, maksudnya murid lebih aktif dan peranan guru dalam hal ini hanya menjadi fasilitator. Jika demikian kurikulum di Indonesia sudah pada jalurnya dan sesuai dengan apa yang dipikirkan Paulo Freire. Artinya yang tersurat dalam kurikulum tersebut sejalan dengan prinsip Praxis yang menjadi kerangka dasar sistem dan metodologi pendidikan kaum tertindas Paulo Freire. Praxis adalah manunggal karsa, kata dan karya karena manusia pada dasarnya adalah kesatuan dari fungsi berfikir, berbicara dan berbuat. Dengan kata lain praxis tidak memisahkan ketiga fungsi atau aspek tersebut namun padu dalam gagasan maupun cara wujud seseorang sebagai manusia seutuhnya.

    Jika konsep pendidikan di Indonesia sudah sejalan dengan sistem pendidikan yang telah terbukti mumpuni di terapkan oleh Paulo Freire pertanyaannya kenapa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di dunia?

    Ketertinggalan Pendidikan Indonesia dapat dilihat dari data yang disampaikan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dasar dan menengah Anis Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat. Dari sejumlah data yang dimiliki Kemendikbud, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan hasil buruk.

    Fakta-fakta yang menunjukkan buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah (1) Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75. (2) Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve. (3) Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun 2012. (4) Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar. Selain itu, Anies mengatakan, dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November 2014, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus.(Kompas, 1/1/2014)

    Masalah rendahnya peringkat pendidikan Indonesia tidak hanya terjadi baru baru ini, permasalahan tersebut selalu saja menjadi diskusi dan program pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk perbaikan pendidikan diantaranya perbaikan sarana, prasarana pendidikan dan perbaikan kurikulum. Jika kurikulum sudah pada jalurnya artinya kita bisa yang menjadi pangkal permasalahan adalah rendahnya kompetensi pendidik atau guru di Indonesia. jika kompetensi guru rendah sebaik apapun kurikulum pendidikan tentunya tidak akan bisa membawa pendidikan indonesia kearah yang baik. Rendahnya kompetensi guru tersebut menurut penulis muncul karena beberapa faktor diantaranya: Pertama, Guru lahir dari pola pendidikan yang menindas. dari pengamatan penulis sebagai mahasiswa atau dosen baru, ada yang salah dengan pola pendidikan di universitas kependidikan dari dahulu hingga sekarang. Calon pendidik atau Guru di Universitas kependidikan dididik dengan pendidikan bergaya “bank” dan tercerabut dari realitas dunianya.
    Sistem pendidikan pada kampus kependidikan yang notabene melahirkan pendidik/guru tidak sama sekali menghadapkan peserta didiknya pada realitas dunia pendidikan yaitu sekolah sebagai laboratorium bagi calon pendidik. Misalnya saja pada mata kuliah yang berkaitan dengan kependidikan seperti perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pada mata kuliah ini idelanya dosen dan mahasiswa sama-sama menjadi subjek dan harus bersentuhan langsung dan menjadikan sekolah sebagai objeknya tetapi pada kenyetaannya tidak ada sama sekali.

    Kedua, Pemerintah dalam hal ini muncul sebagai investor penindas artinya pemerintah secara tidak langsung menganggap guru hanya sebagai kelompok yang harus di isi sesuai dengan keinginan penguasa. Contohnya dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pergantian kurikulum, guru tidak dilibatkan sebagai subjek yaitu kelompok yang idealnya harus berpartisipasi aktif dalam perumusan kurikulum. Selama ini guru hanya dijadikan robot yang diajarkan sebagai pelaksana kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
    Kedua faktor diatas membawa dampak buruk bagi kompetensi guru di Indonesia dan tentunya berdampak kepada kualitas pendidikan. Kondisi  senada dengan yang disampaikan Paulo Freire ketika peserta didik (guru/calon guru)  dididik dengan pendidikan yang menindas dia akan menjadi generasi penindas baru bagi peserta didiknya.

    Berkaca dari apa yang sudah penulis uraikan diatas, Konsep kurikulum di Indonesia sudah hampir sama dengan konsep Paulo Freire. Namun implementasi dari rambu kurikulum yang belum berjalan dengan baik yaitu pendidik dan peserta didik saling belajar satu sama lainya. Idealnya dalam proses ini pendidik mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh peserta didik dan pertimbangan sang pendidik di uji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan peserta didik dan sebaliknya. sehingga hubungan keduanya (pendidik dan peserta didik) sebagai subjek – subjek bukan subjek-objek. Objek dalam hal ini adalah realita maka dengan demikian tercipta suasana dialogis untuk memahami suatu objek bersama.  Begitu juga idealnya hubungan antara pemerintah dengan pendidik sama-sama menjadi subjek pendidikan.
     
    Reno Fernandes
    (Dosen Pendidikan Sosiologi UNP dan Peneliti Revolt Insitute)
     Tulisan Ini dimuat di Koran HarianHaluan 7 September 2015
    posted by RENO FERNANDES @ 18.53   0 comments
    Jumat, 04 September 2015
    Disfungsi Institusi Pendidikan
    Oleh
    Reno Fernandes
    (Dosen Jurusan Pendidkan Sosiologi, Universitas Negeri Padang
    Dimuat di Harian Padang Ekspres Tanggal 7 Mei 2014


    Ki Hadjar Dewantara mengemukan bahawa Pendidikan bertujuan untuk mendidik manusia mengenal budayanya sendiri, memiliki identitas lokal yang harus ditunjukan sebagai bentuk eksistensi diri supaya tidak tercerabut dan hilang dari perwujudan dirinya secara paraktis dan konkrit sebagai masyarakat yang berbudaya.
    Agaknya sorotan tajam mata masyarakat Indonesia tertuju pada perkembangan dan masalah-masalah Pendidikan di Indonesia. Dapat dikatakan apa yang terjadi pada Institusi Pendidikan kita tidak sesuai lagi dengan apa yang di cita-citakan oleh Ki Hadjar Dewantara seperti yangdi tuliskan diatas. Akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan yang sangat menampar Institusi Pendidikan kita. Permasalahan tersebut terjadi di Sekolah Berstandar Internasional sampai sekolah yang berada di daerah, terjadi di Jakarta juga terjadi di Sumatera Barat. Lihat saja kabar yang mengejutkan yang dimuat pada Koran Harian Padang Ekspres tanggal 2 Mei 2014. Padang Ekspres Mewartakan ada Pelajar Arisan Seks di Luhak Limapuluh Kota.
    Arisan Seks!!! Membaca Judul berita tersebut membuat lidah kita terasa kaku tanpa bisa berkata sejenak. Arisan Seks, Tentunya bukan kata yang ramah dan biasa bagi telinga Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Bupati, Gubernur, Presiden, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai di Sumatera Barat. Peristiwa ini membuat Sumatera Barat gempar. membuat sang Bupati harus mengumpulkan seluruh kepala sekolah, Kepala sekolah harus mengumpulkan Guru, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai tidak lupa pula berkomentar sembari mencari penyebab dan jalan keluar terkait permasalahan ini begitu berita yang kita baca pada Padang ekspres Sabtu 3/5/2014
    Arisan Seks Pelajar !!! menyikapi perilaku menyimpang ini menurut penulis Institusi yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan serius ini adalah Institusi Pendidikan. Dalam hal ini institusi pendidikan kita dapat dikatakan gagal menjalankan perannya. Institusi Pendidikan idealnya berjalan sesuai dengan amanah undang undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pada pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
    Disebut juga pada pasal di atas bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
    Tidak hanya sampai disana, Fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selalu dijawab dengan perbaikan kurikulum. Dalam kurikulum secara jelas dan tegas harus memuat mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang. Kurikulum di Indonesia untuk menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap institusi pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013
    Perbaikan kurikulum yang terakhir, kurikulum 2013 tetunya direncanakan untuk menjawab persoalan-persoalan Pendidikan. Pada Kurikulum 2013 Pendidikan berkarakter menjadi Ruh Kurikulum tersebut. Karakter yang dimaksud adalah perwujudan keseimbangan antara Kognitif, Afektif dan Psikomotorik peserta didik.
    Untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam kurikulum 2013 di rumuskan Kompetensi Inti. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi dasar. Kompetensi Inti mencakup: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan Pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
    Namun sangat di sayangkan amanah undang –undang dan ketentuan kurikulum yang harus diperankan oleh Institusi Pendidikan masih saja terjadi perilaku menyimpang yang dilakoni oleh para pelajar,bahkan guru. Kenapa?
    Jawabannya adalah, selama ini konsep baik mengenai pendidikan tidak berjalan pada tingkat pelaksanaannya. Konsep tersebut hanya menjadi dekorasi menghias bibir sang menteri menyampaikan pidato keberhasilannya. Sementara konsep baik tersebut hanya ditumpuk dalam tulisan-tulisan kertas namun tidak diamalkan secara kongkrit dan nyata.
    Keadaan diatas membuat institusi pendidikan tidak berhasil melalukan pendewasaan diri terhadap anak didiknya. Institusi Pendidikan di Republik ini gagal melakukan penataan pranata sosial yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti yang diamanahkan Pancasila dan Undang-undang dasar.
    Jika kita telah bersepakat menyatakan kegagalan Institusi Pendidikan element yang paling bertanggung jawab terhadap ketidakberhasilan institusi pendidikan ini adalah Guru. Seperti yang sama-sama kita ketahui Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan element terpenting dalam sebuah institusi pendidikan.
    Guru sebagai Orang terdidik yang akan di Gugu dan ditiru ternyata gagal menginternalisasi nilai-nilai baik bangsa ini. Namun kembali lagi kepada persoalannya apakah hanya Guru yang harus menanggung dosa ini, ternyata tidak juga dosa ini milik bersama. Dosa ini juga menjadi milik pemerintah.
     Pemerintah selama ini hanya menempatkan guru sebagai objek tidak subjek. Pemerrintah menjadikan guru sebagai objek yang lemah tanpa perhatian yang serius dan cendrung didiskriminasi. Memang upaya meningkatkan sumber daya Guru telah dilakukan oleh Pemerintah melalui program-progaramnya salah satunya sertifikasi guru. Harapan Program Sertifikasi guru adalah terbentuknya guru yang berkualitas dengan gaji yang dinilai cukup mensejahterakan. Tetapi sertifikasi guru dengan syarat administrasi yang begitu rumit membuat guru lebih direpotkan mengurus administrasi sertifikasinya dari pada esensi sertifikasi tersebut.
    Sertifikasi yang digadang-gadang pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru berbungkus kesejahteraan ternyata berdampak buruk. Progamam ini memaksa guru mengajar dengan beban maksimal 24 SKS Alhasil yang terjadi tidak ada lagi kesempatan Guru belajar dan meng up grate Ilmu dan Informasinya. Guru disibukkan dengan hanya menyampaikan materi ajar tanpa sempat menjalankan fungsi lain yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
    Program sertifikasi dengan beban yang banyak adalah bentuk ketidak ikhlasan Pemerintah memberi kesejahteraan kepada Guru. Nah diakhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan jika ingin perilaku anak-anak bangsa ini baik. Mulailah dari perbaikan kualitas Guru dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraannya karna Guru Kencing Berdiri, Murid Arisan Seks


    posted by RENO FERNANDES @ 08.33   0 comments
    Nasib, Kurikulum Layu Sebelum Berkembang

    Nasib, Kurikulum Layu Sebelum Berkembang 

    Oleh

    Reno Fernandes
    (Pemerhati Pendidikan dan Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang)


    Beberapa hari belakang ini penulis menyimak komentar dan tulisan yang dimuat di Padang Ekspres. Mulai dari Headline Padek, Minggu 7 Desember 2014 tentang sambuatan baik Ikatan Guru Indonesia tentang penghentian Kurikulum 2013 sampai pada tulisan Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang, Senin 8 Desember 2014. Penulis tertarik untuk mengutip kalimat beliau yaitu “ Jikapun ada kekurangan atau kelebihan kurikulum yang tengah berjalan maka cukup lakukan dua hal pertahankan kelebihannya dan perbaiki kekurangannya.
    Solusi yang ditawarkan dalam tulisan Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang diatas sangat tepat mengingat tidak sedikit tenaga, fikiran dan tentunya biaya untuk membuat dan menjalankan sebuah kurikulum. fantastis dana yang dikucurkan untuk kurikulum 2013 mencapai 2.491 Trilliun (Lihat http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1014). Pertanyaannya apakah pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya akan sia-sia? Semoga tidakDengan acuan beberapa berita dan tulisan diatas, penulis ingin memberikan pembahasan yang berbeda dan mendalam mengenai hakekat perubahan kurikulum.
    Dalam tulisan ini penulis juga ingin memberikan   solusi agar pergantian kurikulum di Indonesia lebih terencana dan tidak terkesan  “ganti mentri ganti kurikulum”.Pergantian KurikulumSejarah mencatat semenjak indonesia merdeka telah terjadi 10 (sepuluh) kali perubahan kurikulum, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984 (CBSA), 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013. Tercatat juga dalam sejarah perubahannya, kurikulum KBK  dan K13  berumur paling pendek dibanding dengan kurikulum lainnya. Pergantian kurikulum di Indonesia selalu didahului oleh pergantian mentri.Lihat saja, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir pada masa Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional pada 2004 dimasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian di Era Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kurikulum KBK harus diganti dengan pengesahkan Kurikulum KTSP oleh Bambang Sudibyo selaku mentri pendidikan dan kebudayaan. Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh juga membidani kurikulum 2013 yang penggunaannya harus berakhir  dimasa Presiden Jokowi dengan Mentrinya Anis Baswedan.
    Hakekat KurikulumMengacu kepada defenisi kurikulum yang berasal dari bahasa curere (tempat berpacu). Istilah yang akrab didunia olah raga ini diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh para pelari dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Setelah itu istilah kurikulum diadopsi dunia pendidikan dan difenisikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah.Kurikulum adalah penentu arah dan ketercapaian tujuan pendidikan dan penentu ragam kompetensi yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan dan pembelajaran.
    Kurikulum dibuat harus dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sebagai penguna pendidikan. Jadi kurikulum harus senantiasa diperbaharui namun pergantian kurikulum tidaklah boleh terkesan tergesa-gesa. Perlu diingatkan perubahan kurikulum hendaknya harus dengan kajian dan evaluasi yang mendalam. Setidaknya dalam merubah kurikulum harus memperhatikan beberapa prinsip. Sukmadinata (2000) menjelaskan terdapat lima prinsip pengembangan dan evaluasi kurikulum yaitu: Prinsip Relevansi, fleksibelitas, kontinuitas, praktis atau efesiensi dan efektifitas.Mengenai diberhentikanya Kurikulum 2013, Jujur harus kita sampaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mentri Anis Baswedan tidaklah langkah yang arif dan bijaksana mengingat kepemimpinan Mentri Anis Baswedan di Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah yang belum cukup seratus hari kerja.
    Penghentian kurikulum 2013 dengan alasan guru merasa terbebani, buku ajar yang belum sampai disekolah merupakan argumentasi yang sangat dangkal untuk mengganti sebuah kurikulum. Pantasnya, pemerintah perlu lebih lanjut menjalankan sembari mengevaluasi kurikulum yang tengah berjalan.Kebijakan Mentri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penghentian kurikulum 2013 pantas disesalkan oleh mentri pendidikan kebudayaan sebelumnya. Mohammad Nuh, menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur. Kurikulum 2013 secara substansi dinilainya tidak ada masalah. Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang sebab KTSP secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi (Kompas, 7 Desember 2014)Pernyataan Muhammad Nuh diatas tentunya ada benarnya mengingat Kurikulum 2013 baru pada masa percobaan dan sosialisasi. bahkan sampai hari ini masih ada pelatihan yang ditujukan kepada guru mengenai kurikulum ini. artinya masyarakat, guru dan siswa belum menikmati konsekuensi penerapan kurikulum 2013.
    jadi kalau kurikulum belum berjalan sebagaimana mestinya sudah dihentikan menurut penulis adalah emosi sesaat dari sebuah rezim baru. Untuk itui akan lebih baik penerapan kurikulum 2013 tetap dilanjutkan sembari melakukan monitoring dan evaluasi yang mendalam.Menengahi permasalahan ganti mentri ganti kurikulum. Penulis mengemukakan sebuah solusi  agar tidak ada lagi kurikulum yang diganti sebelum dijalankan dengan baik  atau kurikulum yang layu sebelum berkembang seperti yang terjadi pada Kurikulum 2013. Hemat penulis perlu dibuat aturan yang mengikat tentang pergantian kurikulum tersebut. Pergantian kurikulum harus dengan  perencanaan dan evaluasi yang matang. Pergantian kurikulum hendaknya mempunyai jangka waktu yang proporsional yang diatur didalam undang-undang pendidikan nasional. Sehingga proses evaluasi berkelanjutan terjadi, pengukuran keberhasilan sebuah  kurikulum berjalan tidak dengan emosional sesaat. 


    posted by RENO FERNANDES @ 08.16   0 comments
    Busway di Kota Padang “Ondong aia Ondong dadak”
    Selasa, 19 Februari 2013


    Busway di Kota Padang “Ondong aia Ondong dadak”
    Oleh
    Reno Fernandes
    (Ketua Umum BADKO HMI SUMBAR)

    Dalam beberapa minggu belakangan ini mata kita menatap heran terhadap aktivitas beberapa orang dipinggir jalan raya Tabing Padang. Aktivitas itu tidak jarang membuat kemacetan disepanjang jalan tersebut. Penasaran penulis pun mencari tau, ternyata aktivitas tersebut adalah pembangunan Halte untuk Busway di Kota Padang.

    Busway adalah alat transportasi massal yang digunakan untuk mengatasi kemacetan. Sampai saat ini Jakarta masih menjadi acuan atau contoh penggunaan Busway di Indonesia. Penggunaan busway di Jakarta dinilai efektif mengatasi kemacetan. namun busway bukan berarti tanpa masalah. Pemakaian jalur jalan raya yang sudah ada sebagai jalur khusus yang hanya boleh dilewati oleh busway, paling tidak telah mengurangi kapasitas jalan tersebut dan akan dapat mendatangkan kemacetan baru.

    Kota Padang belumlah sesibuk, semacet dan sebesar Jakarta Ditambah dengan jalan raya kota Padang tidaklah selebar jalan-jalan yang ada di Jakarta. Hal ini tentu dapat menyebabkan macet yang makin parah diluar jalur busway. Bayangkan jalan yang biasanya juga macet karena banyaknya jumlah kendaraan pribadi, angkot, sepeda motor sekarang harus ditambah dengan busway yang diberi jalur khusus.

    Sampai saat sekarang ini masyarakat Kota Padang belum mengetahui apa motivasi dihadirkannya Busway di Kota Padang. Pertnyaan yang muncul apakah kota Padang termasuk kota yang tingkat kemacetannya tinggi?  Apakah angkutan perkotaan di Kota Padang tidak mencukupi lagi untuk mengangkut penduduk kota Padang? Apakah sudah ada kajian yang mendalam untuk menghadirkan busway di Kota Padang.

    kehadiran busway di kota Padang ditaksir akan membunuh angkutan umum lain seperti angkutan kota , dan bus kota yang tadinya melayani rute yang sama. Haruskah mereka yang menanggung resiko akibat latahnya pemerintah kota Padang.

    Sekarang kiranya nasi sudah jadi bubur rencana pengadaan busway tidaklah bisa ditunda lagi.  Pembangunan beberapa halte telah dimulai. Namun jika ada niat baik dari Pemerintah Kota Padang tentunya tidak ada yang tak mungkin. Rencanan Busway di Kota Padang sampai saat ini baru pada tahap pembangunan Halte tentunya akan bisa dimanfaatkan untuk hal yang berguna lainnya.

    Jika motivasi Pengadaan Buyway untuk meningkatkan pemamfaatan Transportasi Massal, lebih jauhnya tentu agar tidak terjadi macet di Kota Padang. Usaha yang dilakukan pemerintahan Kota Padang saat ini penulis nilai adalah usaha instan dan sangat latah terhadap penerapan kebijakan pembangunan. Kebijakan menghadirkan Busway perlu dikaji ulang sebelum semuanya akan menjadi sia-sia.

    Dalam tulisan ini Penulis ingin membuka wacana bahwa perlu dilakukan penataan transportasi di kota Padang yang lebih ramah dan solutif. Wacana ini penulis mulai dengan latar belakang penyebab sembrautnya transportasi di Kota Padang. selama ini dalam pengamatan penulis penyebab kemacetan di Kota Padang adalah kurang tertibnya pengguna jalan raya di Kota Padang. Angkutan Kota atau biasa disebut angkot menjadi tersangka utama pengguna jalan raya yang tidak tertib.

    Tidak tertibnya angkutan kota Sebagai penggunan jalan rutin di Kota Padang bukan tidak ada sebab.  Tidak tersedianya terminal menjadi alasan mereka tidak tertib, tidak adanya Halte yang kondusif membuat supir angkot seenaknya menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat. Keadaan ini tentunya membuat Transportasi di Kota Padang menjadi sembraut.

    Untuk itu jika transportasi di Kota Padang ingin baik, maka penataan ulang angkot penting dilakukan. Optimalisasi penggunaan angkot bisa dilakukan dengan menajemen yang baik. Mulai saja dengan pengadaan Terminal, fasilitas Halte yang kondusif, Pemberian Jalur Khusus kepada angkot seperti layaknya halte Trans Jakarta, peremajaan angkot, Penambahan Fasilitas demi kenyamanan didalam angkot seperti AC, pengaturan tarif dan subsidi untuk pengusaha angkot selain itu juga sangat penting sangsi tegas kepada angkot tentang ketertiban dijalan raya.

    Ide diatas menurut penulis lebih efektif dari pada harus menghadirkan Busway Di Kota Padang. Karena upaya tersebut akan dapat memberdayakan perekonomian masyarakat terutama pengusaha angkot, supir angkot, selain itu juga akan menambah keindahaan kota Padang jika semua teratur. Jika ini dilakukan tentunya kebijakan Pemerintah Kota Padang sangat arif dan bijaksana atau kebijakan Lamak di awak ka tuju di urang

    Ada hal yang selama ini terlupakan dalam pembangunan di Kota Padang. Kajian secara sosiologis dan antropologi sering terlupakan. Lihat saja misalnya Angkot di Kota Padang telah menjadi Identetas Kota Padang. Selama ini tercitrakan bahwa angkot di Kota Padang adalah angkot yang sangat unik (Mempunyai Musik, TV, dan Fasilitas Mobil Mewah lainnya). Bahkan tidak jarang bagi wisatawan luar daerah sengaja menaiki angkot di Kota Padang hanya dengan alasan penasaran dengan fasilitas angkot Kota Padang. Cerita ini telah menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.

    Fenomena ini jika mampu kita optimalisasi tentunya akan menjadi identitas utuh kota Padang. Lebih lanjut keberadaan angkot tentu akan menjadi sarana pariwisata. Nah jika ini lebih diseriusi tentunya akan lebih menarik orang lain untuk datang ke Kota Padang.
    Untuk itu tidak ada alasan yang kongkrit tentang pengadaan Busway di Kota Padang kecuali mengejar Proyek pengadaan yang tentu nilai Rupiahnya Milyaran. Ayo sudah saatnya pemerintahan Kota Padang memikirkan masyrakatnya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Hindari program yang latah atau dalam bahasa minangnya “Ondong aia ondong dadak”


    posted by RENO FERNANDES @ 00.57   1 comments
    Rancangan UU Desa dan Eksistensi Nagari
    Sabtu, 28 April 2012
     Rancangan UU Desa dan Eksistensi Nagari
    Munculnya Rancangan Undang-undang desa membawa berbagai respon bagi masyarakat baik itu yang positif atau Negatif. Responpun dilancarkan dalam berbagai bentuk tindakan oleh masyarakat. Contohnya demonstrasi yang dilakukan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur. Dalam kesempatan orasinya menyampaikan tujuh butir yang harus dipenuhi agar tercakup dalam Undang-Undang tentang Desa.
    Poin-poin yang disampaikan Pertama, pertegas kedudukan dan kewenangan kepala desa. Kedua, 10 persen APBN untuk desa. Ketiga, jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun. Keempat, tidak ada pembatasan periodisasi kepala desa. Kelima, meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Keenam perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ketujuh, tidak ada larangan bagi kepala desa menjadi pengurus partai politik.(http://us.politik.vivanews.com/news/read/181079 diakses tanggal 9 februari 2012).
    Gerakan yang juga dilakukan oleh kepala desa lainnya di Indonesia, merupakan gerakan yang responsive terhadap peluang yang ada. Gerakan ini tentunya demi eksistensi daerah yang dikelolanya. Melihat fenomena ini tentunya memunculkan pertanyaan dibenak kita. bagaimana sikap sumatera barat dalam menyambut UUD desa apakah hanya akan menunggu nasib atau berkontribusi dalam proses penyusunan UU tersebut.
    Memang sangat disayangkan, jika sampai saat ini belum ada sebuah gerakan/upaya yang dilakukan oleh peminpin, tokoh atau masyarakat Sumatera Barat memanfaatkan peluang dari penetapan UU desa ini. Menurut penulis, orang minang sebagai daerah yang berkepentingan dengan UU ini, harus segera memberikan sumbangan ide-ide, yang menyangkut kepada eksitensi Nagari. Bukan hanya duduk terdiam dan menerima begitu saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
    Fenomena yang tampak memang menunjukan lemahnya semangat juang orang minang, buktinya masayarakat Sumatera Barat hanya mempersiapkan langkah untuk menghadapi perubahan kebijakan. seperti mengenai subsidi otonomi desa yang rencananya 10 persen APBN atau Rp 1 miliar per desa. Langkah yang diambil yaitu membuat Nagari di Sumatera Barat sebanyak-banyaknya (pemekaran Nagari). Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa orang minang memposisikan dirinya sebagai  objeck bukan sebagai subjek yang terlibat dalam menentukan pembuatan undang-undang tersebut.
    Pemekaran Nagari dan Tantangannya
    Adat yang berlaku dalam masyarakat minang sama-sama kita ketahui bersifat awet dan berkelanjutan. keawetan adat ini tidak bersifat statis, tapi mengalami proses pembaharuan terus menerus sesuai dengan pepatah:“Sakali aia gadang, Sakali tapian berubah” (Sekali air bah, Sekali tepian berkisar).
    Namun merubah ketentuan adat di Minangkabau juga ada rukun dan syaratnya. seperti juga diungkapkan dalam adat:“ Adat diubah ketika telah dikenali tanda ketidakmampuannya bertahan: “Usang-usang dipabaharui,Lapuak-lapuak dikajangi”“Nan elok dipakai, Nan buruak dibuang, Kok singkek mintak diuleh, panjang mintak dikarek, nan umpang mintak disisiat”(Usang diperbaharui, lapuk disokong, yang baik dipakai, yang buruk dibuang, Jika singkat/pendek harap diulas, panjang harap dipotong, rumpang harap disisit)
    Nah, kita kembali kepada pembahasan pemekaran nagari sebagai bentuk siasat untuk kemajuan pembanguanan di Nagari. Langkah pemekaran nagari menurut penulis sebuah langkah menerabas yang akan merusak tatanan adat salingka nagari. Kenapa demikian?
    Dalam hal pemekaran nagari tentunya banyak tanda tanya dan hal-hal vital yang perlu diperhatikan. Pertama, pemekaran nagari induk menjadi banyak nagari penting dilihat motivasinya. pertanyaannya apakah ini hanya keinginan sementara pihak- pihak tertentu untuk menjadikan basis politik atau karena menginginkan pembagian kue pembanguna lebih banyak seperti desa dulu. Sehingga kita tidak sadar akan melumpuh semangat gotong royong yang selama ini menjadi roh hidup nagari. Motivasi seperti ini tentunya akan memunculkan konflik nantinya.
    Kedua, Pemerintahan nagari yang ada seperti saat sekarang ini (1 KAN:1 Wali Nagari) masih belum optimal pelaksanaannya. Hal ini juga disebabkan, interupsi budaya selama ini belum pulih seutuhnya. Pelaksanaan pemerintahan Nagari yang masih mencari wujud aslinya tentunya harus mengalami proses yang panjang untuk menggapainya. karena pemerintahan nagari sudah lama tidak diaplikasikan di Sumatera Barat. Nah Jika saat ini ditambahlagi beban dengan membangun nagari yang baru maka keterputusan budaya itu semakin panjang dan semakin kabur cita-cita babaliak kanagari yang sama-sama kita yakini dapat membuat masayarakat sumatera barat menjadi lebih baik.
    Jadi menurut penulis ada sesuatu yang lebih elegan yang perlu dilakukan dari pada sekedar memekarkan nagari. Sesuai dengan semangat babaliak kanagari dalam konteks daerah yang otonom seperti yang diamanahkan undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu poinnya berbunyi “Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Dalam hal ini Nagari, merupakan kekuatan masyarakat Sumbar yang sejak dulunya sudah diakui eksistensinya. Melaksanakan pemerintahan nagari berarti mengembalikan jati diri masyara-kat Sumbar,” melaksanakan pemerintahan nagari merupakan tuntutan dari aspirasi masyarakat. Sebab didalam pelaksanaan pemerintahan nagari terkandung nilai-nilai kebenaran. Bagi masyarakat Sumbar, kembali ke nagari berarti menemukan kembali jalan yang benar.
    Jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya ada pertanyaan kritis yang harus kita lontarkan dalam RUU desa ini. yaitu soal kedudukan nagari di Sumatera Barat dalam konteks ketatanegaraan dan desentralisasi, bagaimana memperkuat kewenangan Nagari lebih berdaya dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, bagaimana skema pembagian (penyerahanan) kewenangan, perencanaan, dan keuangan kepada Nagari; bagaimana memperkuat peran lembaga yang ada di Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana menyinergikan peran lembaga bentukan dan lembaga asli yang ada di Nagari. Intinya dalam hal ini bagaimana kita Nagari diminangkabau harus mendapat posisi istimewa dalam Undang-undang desa nantinya.
    Diskusi-diskusi yang menyangkut eksistensi nagari ini harus dilakukan secepatnya oleh seluruh element masyarakat sumbar. Ini peluang besar mumpung Rancangan belum disahkan DPR-RI. Selain itu mumpung Mentri dalam Negeri Republik Indonesia urang awak dan Gubernur dan wakil gubernur dua orang datuak yang tentunya lebih mengerti bagaimana mengembangkan sumatera barat kearah yang lebih baik tanpa menghilangkan eksistensi budaya minangkabau. Jangan sampai terlambat, jangan sampai alah abih cakak baru takala silek.

    posted by RENO FERNANDES @ 23.02   2 comments
    MDGs dalam Mimpi

    MDGs dalam Mimpi

    Oleh

    Reno Fernandes

    (Ketua Umum Badko HMI Sumatera Barat)

    Belakangan ini Sumatera Barat dihebohkan dengan kegiatan Internasional yang harus dijalankan oleh ranah Minang dalam rangka mencapai target nasional. kegiatan tersebut adalah MDGs (Millennium (Millennium Development Goals). MDGs adalah hasil dari Deklarasi pada saat KTT Millennium di New York pada bulan September 2000. MDGs ini diadopsi oleh 189 negara dan telah ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara, termasuk Indonesia.

    Dalam rangka evaluasi MDGs pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar acara Pekan MDGs. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 13–19 April 2012 dengan berbagai kegiatan lomba seperti, penyuluhan, imunisasi TB, HIV dan malaria, lomba fotografi, lomba menulis non fiksi tentang MDGs, lomba poster, juga pagelaran seni, seminar, pameran dan pemutaran film.

    Deklarasi yang sudah dilakukan 12 tahun yang lalu mempunyai Targetnya tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan 2015. Sedikitnya, ada delapan program menjadi tujuan MDGs. Lima di antaranya menjadi tanggung jawab  sektor kesehatan. Lima sektor tersebut di antaranya, memberantas gizi buruk pada anak-anak dan balita, menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan.

    Dalam rangka ketercapaian deklarasi Para pemimpin dunia ini berkomitmen untuk mengurangi separuh lebih jumlah orang-orang yang menderita kemiskinan dan kelaparan, Pertanyaan kritis yang harus kita berikan terhadap ketercapaian ini. Pertama, berapa persenkah ketecapaian MDGs ini selama 12 tahun belakangan ini. Kedua, apa usaha yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk mencapai MDGs tersebut.

    Untuk mencapai target Indonesia tersebut tentunya dibutuhkan kerja keras 3 tahun kedepan dan untuk mencapai target tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam konteks indonesia tampaknya upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan MDGs pada 2015 tersebut akan cukup sulit, karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar.

    Program-program MDGs di bidang pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, per 31 Agustus 2008 saja beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar antara Rp 97,7 triliun (2009) hingga Rp 81,54 triliun (2015), dan itu merupakan rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis pada 2016, yaitu sekitar Rp 66,7 triliun.

    Bagaimana mungkin target-target yang direncanakan ini akan tercapai jika utang  Indonesia sangat banyak. Dari fakta ini muncul berbagai pertayaan apa upaya yang dilakukan secara bersama mencapi tujuan tersebut. Apakah pemerintah Indonesia akan menambah utangnya untuk mencapai MDGs ini.

    Dalam konteks Sumatera Barat misalnya  untuk mencapai perbaikan kesehatan masyarakat sumatera barat tentu perlu dilakukan pemberantasan kemiskinan. Selain itu fakor yang lebih menentukan perbaikan kesehatan masayrakat tentunya terkait dengan sarana dan prasarana penunjang kesehatan tersebut.Dalam contoh yang lebih kecil misalnya pemberantasan penyakit HIV/AIDS

    Untuk melihat apakah MDGs ini akan tercapai dalam 3 tahun kedepan menggunakan salah satu contoh kasus penyakit menular dan berbahaya yaitu HIV/AIDS. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dari temuan 624 kasus HIV/AIDS dan dinyatakan terdiri dari 552 kasus AIDS dan 72 Kasus HIV. Pada 19 kabupaten/kota persentase penderita HIV/AIDS didominasi oleh kelompok umur 20-29, dengan persentase 53,36 persen. Sedangkan perbandingan penderita perempuan dan laki-laki mencapai  4:1. Dan proporsi kasus AIDS yang dilaporkan  meninggal mencapai 12,8 persen.

    Data diatas baru yang terditeksi dan dilaporkan, sementara diprediksi masih banyak, disamping masyarakat kita juga tertutup masalah penyakit seperti ini dan daerah juga belum menghimpun datanya dengan baik. mengingat Sumbar berada pada peringkat 12 untuk jumlah kasus HIV/AIDS dari 33 provinsi."Fenomena HIV/AIDS ini juga mesti disosialisasikan, terutama tentang penularan dan resiko tertular. Agar Masyarakat memahami bahwa penularan HIV/AIDS bukan selalu karena seks bebas namun bisa juga penyebab lain seperti melalui jarum suntik.

    Jika seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno ketika memberikan sambutan dalam Acara Puncak Pekan MDGs Provinsi Sumatera Barat, di Taman Budaya Padang, (16/4). Bahwa terdapat sebanyak 21 unit Rumah sakit pemerintah, 4 unit Rumah sakit TNI/Polri, dan 34 Unit Rumah sakit Swasta. Berarti dalam hal ini ada 59  unit rumah sakit di Sumatera Barat. Sebaran Rumah sakit.

    Dari jumlah Rumah sakit tersebut daerah sebaran paling banyak berada di kota Padang. Sementara untuk kosentrasi penanganan penyakit HIV/AIDS, dari 59 rumah sakit hanya 3 unit rumah sakit yang Daftar Rumah Sakit yang Memberikan Layanan Bagi Odha diantaranya RSU Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Pariaman Padang Pariaman, RSU Dr M Jamil Padang.( http://spiritia.or.id/rsrujukan.php)

    Masalahnya akan muncul ketika sampai saat ini belum ada upaya yang serius penanganan penyakit tersebut. Usaha yang dilakukan baru sebatas sosialisasi akan bahaya penyakit tersebut. Namun pendataan dan upaya menghambat penularan belum dilakukan secara maksimal oleh pemprov. Kalaupun sudah ada perdanya namun pelaksanaan dilapangan membutuhkan usaha yang lebih serius.

    Pemaparan diatas baru satu contoh kasus penanganan penyakit menular. apalagi jika ditambah dengan permasalahan kesehatan lainnya seperti keadilan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyakit kaki gajah, TBC, Busung lapar. dan masih banyak penyakit lain yang ada ditengah-tengah masyarakat.

    Dengan sedemikian banyaknya masalah kemiskinan dan kesehatan. Kelihatannya memang sangat lucu ketika pemerintahan provinsi Sumatera Barat baru melakukan evaluasi program MDGs ini mengingat programnya sudah jalan  12 tahun dan tinggal 3 tahun lagi. Ditambah dengan evaluasi yang dilakukan hanya berupa kegiatan lomba seperti, penyuluhan, imunisasi TB, HIV dan malaria, lomba fotografi, lomba menulis non fiksi tentang MDGs, lomba poster, juga pagelaran seni, seminar, pameran dan pemutaran film.

    Kesimpulan yang kita ambil dari kegiatan kemaren baru pada tahap sosialisasi dan deklarasi diatas kertas. sementara pelaksanaannya masih jauh diatas langit ketujuh, dialam mimpi nun jauh disana. Mungkinkah program ini terlaksana atau target kegiatan kemaren hanya ABS (Asal Bapak Senang).

     

     

     

     

    posted by RENO FERNANDES @ 22.16   0 comments
    TENTANG KOE

    Name: RENO FERNANDES
    Home: Padang, Sumatera Barat, Indonesia
    About Me:
    See my complete profile
    JANTUNG KOE
    Photobucket
    KARYA KOE
    Archives
    Links
    Powered by

    BLOGGER

    © RENO FERNANDES Blogger Templates by FUAD NARI